Press "Enter" to skip to content

Masuknya Kolonialisme dan Kapitalisme di West Papua


Monopoli Dagang dan Penaklukan di Nusantara

Embrio kapitalisme mulai bersentuhan dengan masyarakat Papua pada abad ke-15 (tahun 1521) melalui merkantilisme (kapitalisme dagang) Eropa[1]. Meski markantilisme telah berkembang dalam ukuran yang sederhana di pesisir Papua, namun pola-pola penghidupan ekonomi tradisional sebagian besar masyarakat masih belum banyak perubahan sampai permulaan penjajahan Belanda. Produksi pangannya adalah berkebun/bertani dengan alat kerja yang masih sangat sederhana. Di beberapa tempat terutama di pesisir terjadi kemajuan komoditas. Para penduduk menukar damar, kulit penyu, dan burung cenderawasih, dengan kain, gong, tembikar, besi, dan perselin – barang-barang itu makin lama dimasukan dalam golongan harta robenei dan di pakai sebagi mas kawin.

Disisi lain, perkembangan kemajuan tenaga produktif di Eropa yang disertai juga dengan berkembangnya metode-metode baru dalam produksi misalnya, teknik-teknik produksi, teknologi, alat-alat produksi keahlian, dan perkembangan lainnya, berdampak pada meningkatnya produktifitas. Naiknya produktifitas dan berkembangnya teknologi perkapalan, astronomi terutama setelah ditemukanya sistem navigasi dan kompas  telah memaksa bangsa-bangsa Eropa keluar dari ‘sarangnya’. Dan inilah basis utama dari kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme. Negara-negara Eropa harus mencari daerah baru untuk pasar produknya dan mencari bahan mentah, sebagai tuntutan yang diakibatkan dari kemajuan tenaga produktif  dan cara kerja sistem kapitalisme. Bahan mentah utama yang dicari yakni rempah-rempah untuk dijual kembali di pasar Eropa, sebab rempah-rempah merupakan bahan pokok industri farmasi.

Marilah kita lihat sedikit proses perjalanan akumulasi modal  Belanda di Hindia Belanda, yang menjadi dasar bagi perkembangan kapitalisme di Papua. Sejak pendaratannya  di Batavia pada tahun 1596 sampai awal abad ke 18, Belanda hanya dominan di Batavia dan beberapa tempat seperti Maluku dan Makassar. Kota-kota yang didirikan terlebih dahulu adalah Ambon (diduduki pada tahun 1605), Banda (tahun 1621), kemudian daerah Selat Malaka (tahun 1641).  Penjelajah Belanda baru datang ke Papua setelah terlebih dahulu menguasai Nusantara dengan mendirikan Kongsi Dagang VOC pada tahun 1602, yakni Serikat Dagang yang didirikan para pedagang Bataaf. Tugasnya bukan hanya mengawasi perdagangan di Indonesia atau Hindia Belanda tapi juga Srilanka dan kawasan yang merentang dari Tanjung Harapan ke Jepang.

Sebagai kumpulan pedagang, pada masa-masa awalnya VOC lebih memperhatikan jalur laut dan belum memikirkan daerah pedalaman, Belanda tidak pernah bercokol lama di pedalaman pulau-pulau Indonesia karena itu tidak menguasai daratan kecuali Ambon.[2] Mereka hanya menghandalkan jalur lautan, itupun masih kalah dengan armada Inggris – bahkan pernah empat tahun kekuasaan Belanda terinterupsi oleh Inggris (Raffles, tahun. 1813).

Walaupun dapat menguasai Banten juga kota-kota pesisir lain dan memonopoli jalur perdagangan (khususnya rempah-rempah), ini bukan berarti memperkokoh posisi VOC, sebab pemberontakan-pemberontakan dari daerah pesisir terus terjadi. VOC tidak mengalami kemajuan yang berarti bahkan mengalami kebangkrutan. Disamping menghadapi pemberontakan-pemberontakan, kebangkrutan VOC juga disebabkan karena mereka harus bersaing dengan pedagang Portugis, Spanyol, Inggris dan pedagang lokal yang sudah lama menguasai jalur perdagangan di Nusantara seperti pedagang Melayu, Bugis, Cina, dan India. Kebangkrutan itu diperparah lagi dengan korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh para pegawainya. Walaupun VOC melakukan pembaharuan-pembaharuan yaitu penyeragaman mata uang dan menjalin hubungan dagang Trans Pasifik dengan koloni Spanyol di Amerika, tetap saja tidak dapat menghambat kebangkrutan VOC. Revolusi Prancis dan naiknya kekuasaan Napoleon menjadi titik akhir kekuasaan VOC, dan tanggungjawabnya diambil alih oleh pemerintahan Belanda.

Penghancuran yang dilakukan VOC baik terhadap sarana produksi seperti pelabuhan kapal, maupun terhadap hasil-hasil produksi untuk bisa memonopoli perdagangan sungguh luar biasa. Setelah Jan Pieterszoon Coen diangkat sebagai Gubernur Jendral pada tahun 1619. Kebijaksanaan VOC semakin keras dalam membangun benteng dan perdagangan monopolistik.[3] Sasaran penghancuran pertamanya adalah pelabuhan-pelabuhan Islam di pesisir Nusantara.  Pada tahun 1618, VOC membakar pelabuhan di Jepara dan perahu-perahu yang ada di pelabuhan.  Pada bulan Mei 1619 setelah bertarung dengan Sultan Banten, pedagang Portugis, dan Inggris.

Bupati Belanda (Coen) mendarat di kota Batavia kemudian membakar rumah-rumah, mengusir penduduk dan membangun benteng yang kuat. Di bulan Januari 1621, Coen memimpin armada ke Banda dengan 12 kapal. Hampir 15.000 penduduk yang ada, sebagian besar di bunuh, dan di jadikan ‘budak’ di Batavia atau dibiarkan mati kelaparan di daerah terpencil. Coen kemudian menempatkan petani Belanda untuk menggarap perkebunan pala dan harus menyerahkan seluruh hasilnya kepada VOC.  Sementara itu Ternate, Tidore, Bacan adalah daerah penghasil cengkeh terbesar. Di Ternate, dominasi VOC dimulai tahun 1620-an dan mencapai puncaknya pada tahun  1658 dengan melakukan pengusiran terhadap penduduk Hoamoal dan seluruh pohon cengkeh ditebas, sementara Sultan Ternate harus bekerjasama dengan VOC dalam menghancurkan semua pohon cengkeh yang berada di luar kontrol VOC di Ambon.

Makassar yang merupakan kota dagang penting ketika masa kejayaan merkantilisme Asia Tenggara – khususnya jalur perdagangan ke Piliphina dan Cina – akhirnya juga berhasil dikuasai VOC. Sehingga, sejak saat itu masa-masa perdagangan Asia Tenggara bagian timur telah berakhir dengan dikuasainya Maluku dan Makasar. Hal tersebut menyebabkan monopoli VOC semakin kuat yang tidak hanya menghancurkan jalur perdagangan lama, tetapi juga merugikan pasar-pasar Eropa.

Dengan memanfaatkan hubungan dagang (barter) yang telah berabad-abad dibangun antara penduduk Papua dengan Kerajaan Ternate dan Tidore, dan demi mempertahankan monopoli serta menjaga perdagangan rempah-rempah di wilayah Timur maka setelah menguasai Tidore, Belanda membuat sebuah perjanjian dengan Sultan Tidore. Inti perjanjian dimaksud yakni, Belanda mengakui kedaulatan Sultan Tidore atas “kekuasaanya di wilayah Papua” – perjanjian ini kemudian menjadi basis bagi penentuan batas-batas wilayah kekuasaan, dan merupakan strategi untuk menghemat biaya operasional dagang Belanda.

VOC dan Belanda pun berkepentingan agar negara-negara Eropa lain tidak dapat masuk di jalur kaya rempah-rempah ini, karena itu  Sultan Tidore di wajibkan pula untuk mengamankan monopoli cengkeh dengan melakukan pembasmian terhadap tanaman pala dan cengkeh di daerah sekitar kepulauan Maluku yang belum masuk kedalam kekuasaan Belanda, demikian juga Sultan Tidore diwajibkan untuk menjaga dan menumpas bajak laut pribumi di perairan sekitar Papua Barat[4] – VOC sendiri tidak perlu mengeluarkan biaya untuk daerah yang tidak memberikan keuntungan, sebab tentu tidak ekonomis.[5] Papua tidak menjadi prioritas modal Belanda karena Papua bukan lahan yang subur untuk memproduksi rempah-rempah karena pada masa itu rempah-rempah adalah komoditi ekspor yang laris di pasar Eropa, dan saat itu eksploitasi sumber daya alam (sector ekstratif) belum menjadi prioritas.

Disamping melakukan pengamanan Sultan Tidore juga melakukan penghisapan terhadap penduduk pribumi Papua, dengan mengirimkan armada-armada Hongi untuk memungut pajak dari penduduk pribumi di beberapa daerah pesisir di Papua terutama di daerah kepulauan Raja Ampat dan Semenanjung Onim. Sebagian dari pajak yang berbentuk hasil hutan itu diambil oleh Sultan Tidore sebab merupakan komoditi dagang dengan bangsa asing. Disamping melakukan penarikan pajak, Sultan Tidore juga sangat memerlukan budak dari Papua untuk kebutuhan pelayaran Hongi, dijual kepada orang-orang Ternate dan kepada orang asing yang memiliki hubungan ekonomi atau perdagangan dengan Ternate.

Pada abad 17  Belanda pun pernah membeli budak-budak Papua dari Tidore untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan Banda, baru pada tahun 1861 pemerintah Belanda melarang orang Tidore untuk merampok dan mengambil budak dari tanah Papua.

Hindia Belanda menjadi perebutan segitiga negara kapitalis besar di Eropa yaitu Belanda, Prancis, dan Inggris hingga diadakan perundingan antara ketiga negara tersebut yang kemudian menghasilkan Perjanjian Wina. Perjanjian tersebut menentukan bahwa Belanda – yang pada saat itu merupakan jajahan Perancis – menguasai kepulauan yang sempat menjadi pusat perdagangan Internasional. Ini merupakan periode dari imperialisme klasik yang terjadi pada abad 18-an hingga akhir abad 19.

Persaingan antara negara-negara besar imperialis telah mendorong terjadinya dua perang dunia (perang dunia I dan II). Kekuasaan Belanda semakin disahkan dengan perjanjian London (1824), dan perjanjian Sumatera (1872) yang memberikan kepada Belanda kebebasan bertindak di Sumatera, sedang Inggris  boleh memperkuat semenanjung Malaya. Selain itu Inggris dan Belanda juga menyepakati deklarasi 1828 yang membelah Papua dari Utara ke Selatan.  

Bertepatan dengan ulang tahun Raja Belanda Willem III pada tanggal 24 Agustus 1828, Belanda secara resmi mengumumkan kekuasaannya atas daerah Papua Barat, yakni saat meresmikan benteng Du Bus di kampung Lobo, Teluk Triton (Kaimana-Fakfak) sebagai symbol kekuasaan atas pulau Papua atau Nieuw Guinea.  Tahun  1835  benteng itu tidak difungsikan lagi karena situasi didaerah ini tidak menguntungkan kesehatan orang Belanda. Gubernur Maluku memerintahkan untuk mencari tempat lain. Selanjutnya pos-pos pemerintah Belanda didirikan di Manokwari dan Fak-fak pada tahun 1898 dan Merauke pada tahun 1910-setelah muncul sengketa dengan Inggris.  Merauke merupakan daerah perbatasan dengan wilayah kekuasaan Inggris ( PNG)-. Tahun 1904 diteluk Humboldt dibangun juga pos Pemerintahan tepatnya di perkampungan yang dinamakan Hollandia, yang sekarang di kenal dengan nama Jayapura. Pendirian pos-pos bertujuan bukan untuk kebutuhan pengontrolan modal, tetapi lebih karena di dorong oleh sengketa-sengketa wilayah kekuasaan di sekitar Pasifik.

Pada masa tahun 1830-an, eksploitasi negara imperialis Belanda terhadap daerah jajahan benar-benar dilakukan secara maksimal. Belanda menanamkan sistem tanam paksa (Cultuurestestelsel). System ini menyebabkan jutaan korban jiwa dan penderitaan yang tiada taranya di daerah Hindia-Belanda. Hal  ini dikarenakan kebangkrutan kas mereka yang selama ini dihabiskan untuk biaya perang seperti pemisahan Belgia, dan menumpas perlawanan-perlawanan rakyat di Nusantara. Kaum tani diwajibkan untuk menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa yaitu Tebu, Kopi, Teh, Nila, Kapas, dan Tembako. Pemerintah Belanda masih memusatkan akumulasi modalnya pada bidang pertanian dan perkebunan. Dengan orentasi modal Belanda yang terpusat ke sector pertanian/perkebunan tebu, maka pusat perputaran modal Belanda hanya  terpusat di daerah-daerah yang subur (Jawa, Sumatera dll). Karena bagi kapitalis Belanda, tujuan utama pemusatan perkebunan dan pertanian adalah bagaimana bisa mengakumulasi modal dengan cepat dan biaya yang murah – sesuai dengan prinsip dasar kapitalisme. Hal ini juga menjadi factor penting untuk melihat terhambatnya proses kapitalisme di Papua.

  • Kemenangan Kaum Liberal di Belanda

Sementara itu  Revolusi Industri (abad 18) di Inggris telah  mendorong terjadinya perubahan-perubahan cepat dalam bidang teknologi di Eropa diakibatkan oleh penemuan-penemuan penting telah terjadi antara lain mesin uap, mesin transportasi, dan terutama penemuan mesin-mesin dicabang industri textile (mesin pemintalan), metode-metode baru dalam produksi diperkenalkan terutama metode pengolahan baja dan besi. Perkembangan industri dan transportasi pun makin cepat sehingga produktifitaspun melonjak dibanding sebelumnya. Kebutuhan pasar yang lebih luas bagi ekspor komoditi dan ekspor modal pun tak bisa terelakan. 

Kemajuan tenaga produktif juga yang mendorong terjadi perubahan politik di negeri Belanda. Golongan liberal yang banyak didukung oleh pengusaha swasta menggeser posisi golongan konservatif menandakan bahwa menguatnya kaum kapital dagang menuntut peran ekonomi, politik yang lebih besar dari negara karena akumulasi kapital yang dimiliki kapitalis dagang ini memberi basis bagi perluasan ekspansi modalnya di seluruh daerah jajahan Hindia Belanda. 

Logika modal seperti itu wajar, agar bisa mulus bertransformasi menjadi kapitalis industri swasta mengerosi monopoli negara lebih cepat. Namun, monopoli negara ini tidak berarti state quo state, Negara demi Negara, atau Negara menciptakan kelas, karena logika modal, menyatakan bahwa Negara adalah alat kaum modal-cepat atau lambat- sehingga kaum kapital akan mengerosi campur tangan Negara, terutama untuk monopoli, produksi, perdangangan dan keuangan.

Perubahan politik di negeri Belanda secara langsung berpengaruh terhadap kebijaksanaan ekonomi politik di tanah jajahan. Golongan Liberal menuntut agar peran negara di kurangi dan memberikan wewenang yang besar kepada pihak swasta untuk menanamkan/mengekspor modal di negeri jajahan. Akibatnya culturestelsel sedikit demi sedikit mulai di tinggalkan, dan peran untuk mengakumulasi digantikan oleh pihak-pihak swasta. Para pengusaha swasta ini kemudian membuka perkebunan-perkebunan besar, sehingga dari sinilah sentralisasi obyek produksi – tanah – ke tangan swasta mulai dirintis. Belanda menjadi semakin hebat karena akumulasi modal dan penghisapan benar-benar telah dilakukan secara modern. Indutrialisasi telah terjadi. 

Jenis penghisapan model baru yang lebih modern ini, menuntut tersedianya tenaga produktif yang lebih modern, tenaga kerja yang lebih banyak dan lebih terampil dan lebih bisa menyesuaikan diri dengan hubungan produksi pengupahan. Bahkan perubahan dalam suprastuktur seperti hukum poenale sanctie, birokrasi, bahasa, bacaan dan terbitan. Disinilah awal kelahiran kaum buruh di Hindia Belanda yang berkesadaran baru. Inilah alasan sesungguhnya, munculnya politik etis Belanda.  Propaganda mereka memang menyatakan bahwa Politik Etis ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat jajahan sebagai ‘balas budi’ pemerintahan Belanda. Kenyataanya politik etis ini tujuannya utamanya untuk penyediakan tenaga buruh terampil. Disamping Politik Etis (edukasi), suprastruktur irigasi diperuntukkan bagi perkebunan-perkebunan swasta Belanda sehingga banyak tanah penduduk yang tidak mendapatkan saluran irigrasi dan akhirnya gagal panen. Hal ini menyebabkan para petani yang mengalami gagal panen terpaksa merelakan tanahnya disewa oleh para pemilik modal Belanda, dan akhirnya mereka menjadi buruh diperkebunan tebu atau di pabrik gula. Disamping itu, program transmigrasi juga diterapkan oleh Belanda untuk menyediakan tenaga kerja murah bagi perkebunan-perkebunan Belanda di luar pulau Jawa.

Seiring dengan derasnya arus modal swasta ke negeri jajahan, maka mulai bermunculan juga industri-industri pengolahan tebu (industri semakin menjamur) di pusat-pusat modal. Selain industri gula, berbarengan dengan mulai dipakainya mesin tenaga uap, industri-industri lain juga ikut berkembang. Industri penyulingan minyak — Wonokromo dan Cepu, pabrik parafin, Industi Kereta Api, Pabrik Es di Batavia, pabrik gas, perkebunan kopi — di karesidenan-karisidenan Pasuruhan (66), Kediri(32), Besuki(17), Probolinggo(5), dataran tinggi Priangan(4), di atas Semarang — perkebunan nila — di Karesidenan-karesidenan Pekalongan(5), Kediri(7), kerajaan-kerajaan (32) – Perkebunan Teh dan Kina dengan pusatnya di Priangan.

Hal diatas secara langsung menimbulkan pemusatan tenaga kerja, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Tenaga kerja yang berpusat di desa sebagian besar bekerja pada pemrosesan tanaman-tanaman pertanian — tebu, kopi, tembakau, kopra, beras, karet – dan yang bekerja pada komoditi ekstratif seperti minyak, kayu, batu bara, kapur. Sedangkan yang berpusat di kota berkonsentrasi pada pekerjaan di pabrik-pabrik — pengilingan padi, pabrik gula, pabrik minyak kelapa, penyulingan minyak; dan berkonsentrasi pada sektor manufaktur serta reparasi barang-barang besar seperti: mesin, gerbong kereta api, kapal, barang-barang listrik, industri pupuk, zat kimia; juga berkonsentrasi pada barang-barang konsumen kecil seperti– pabrik es, makanan, minuman tak beralkohol, dan percetakan/penerbitan koran-koran serta buku-buku.

Ketika industrialisasi besar-besaran mulai digalakkan oleh imperialis Belanda sebagai akibat riil tuntutan revolusi industri, maka kelas proletar memang mulai bermunculan, namun bagaimana dengan borjuasi Indonesia? Kelahiran dan perkembangan mereka seperti siput yang berjalan. Lambat! Politik etis kemudian memberikan dampak yang bertolak belakang dari yang diinginkan oleh Belanda. Akibat nyata pelaksanaan politik etis yang lebih dikenal dengan nama politik balas budi memunculkan golongan baru — tapi masih kecil jumlahnya. Sebagian besar kelompok terpelajar yang muncul adalah dari kalangan Priyayi yang gila hormat, yang bisa menikmati pendidikan, namun masih tetap memilih menjadi pegawai Belanda/pangreh projo. Mereka tidak berperilaku seperti saudara mereka di Eropa (Borjuasi Eropa) yang berusaha sungguh-sungguh untuk melipatgandakan modalnya. Sampai pada tahapan tertingginya yaitu melakukan revolusi borjuasi/demokratik yang menghancurkan monarki absolute.

  • Masuknya Kapitalisme Modern di Papua

Menguatnya kapital dagang swasta di Eropa – seusai melakukan revolusi menghancurkan monarki absolute dan imbas dari revolusi industri – telah menuntut perubahan dalam metode penghisapan dan sistem politiknya. Dari politik dagang kolonial yang monopolistik ke politik kapital dagang industri yang bersifat persaingan bebas, sebagai akibat tuntutan swastanisasi oleh kaum borjuis yang baru berkembang. Perubahan ini juga menuntut pengurangan peran negara, dan perluasan daerah ekspor komoditi dan ekspor modal. Orientasi modal pun mulai berkembang ke beberapa sector, terutama di sector ekstraktif. Kekayaan alam mulai di eksploitasi secara maksimal. Timah di eksploitasi di Bangka dan Belitung dan minyak bumi di bagian utara Sumatra (daerah Langkap). Eksplorasi pertama minyak bumi di mulai di daerah Cirebon pada tahun 1868, lalu pada tahun 1890 didirikan perusahaan pengelola minyak di Rembang, Surabaya dan Cepu.

Sebagai akibatnya, Papua – yang kaya akan kandungan mineral, kayu, dan lain-lainpun tak luput dari sasaran modal Internasional. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa selama massa merkantilisme sampai dengan politik dagang kolonial berakhir, daerah Papua tidak menjadi daerah sasaran modal ataupun perdagangan. Kalaupun ada perdagangan, yang terjadi masih sangat sederhana (berupa barter). Akibatnya, tidak ada kemajuan tenaga produktif untuk dapat bertransformasi menjadi janin borjuasi, ataupun sebagai buruh (klas yang berkontradiksi belum sempurna) seperti yang terjadi di Jawa.

Pada awal abad 19-an, mulai di buka perkebunan-perkebunan,  dan mempekerjakan beberapa orang buruh, tetapi kebanyakan pekerja ini di ambil dari daerah di sekitar Papua (Makassar, Jawa dan sebagainya). Ada beberapa orang Papua yang bekerja, tetapi sebagai buruh kasar, dan tidak di berlakukan sistem pengupahan dengan uang tetapi barang (orang Papua tidak mengenal uang). Permulaan kapitalisme modern di Papua dimulai pada tahun 1935, yang ditandai dengan pendirian perusahaan-perusahaan besar yang merupakan penggabungan modal antara Belanda dan Inggris dan mendirikan Perusahaan Nederlandsch Niuw-Guinnee Petroleum Mattschappij (NNGPM). Pendirian perusahaan ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi untuk mencari sumber-sumber minyak dan kandungan  mineral  di wilayah Papua. Walau sebelumnya (tahun 1907) perusahaan pertambangan minyak Royal Duutch Shell telah di bentuk namun tidak maksimal dalam melakukan produksi hasil tambang. Perusahaan-perusahaan  swasta besar yang menanamkan modal  dalam NNGPM adalah Bataafsche Pasific Petroleum Maatschappij, Standard Vacuum Oil Company, dan Nederlandsche Pasific Proteleum Maatschappij, dengan masing-masing memiliki saham sebesar 40%.

Ciri dominan bisnis kapitalis modern adalah perusahaan-perusahaan yang tidak bisa lagi berkompetisi baik di dalam negerinya sendiri maupun ketika berhubungan dengan negeri-negeri lain, berubah menjadi monopoli persekutuan pengusaha, semacam perserikatan pengusaha (trust), membagi-bagi pasar dunia bagi kepentingan akumulasi kapitalnya masing-masing”.

Dari pemerintah Belanda, NNGPM  memperoleh hak atas daerah konsensi seluas 10.0000.000 hektar, yakni seluruh daerah Kepala Burung atau 1/3 wilayah Papua. Ini sebagai konsensi pemerintah Belanda terhadap perusahaan swasta. Konsesi ini bertujuan untuk membangun infrastruktur dan suprastruktur yang dapat mempercepat proses akumulasi modal, karena kondisi perekonomian Belanda masih dalam krisis yang akut. Konsesi tersebut membuahkan hasil, untuk melakuan eksplorasi yang lebih luas lagi di Wilayah Papua. NNGPM mendirikan pangkalan-pangkalan pesawat terbang amfibi sikosky di daerah Tanah Merah dan Ayamaru, guna kepentingan meneliti potensi Sumber Daya Alam dari udara potensi.

Hasil penelitian memperlihatkan adanya sumber-sumber minyak dan sumber mineral lain, sehingga tahun 1935 mulai diadakan penggalian percobaan di daerah pedalaman Kepala Burung ( di Sorong dan Teluk Bintuni). Hasil perkembangan industri minyak yang semakin luas tersebut dipakai untuk membiayai penelitian ilmiah dan mendatangkan para ilmuwan dari luar yaitu Ahli Zoology, Botani, Kehutanan, Geologi, Geografi dan Antropologi untuk eksplorasi lebih luas lagi dan mencari potensi mineral. Salah satu ekspedisi eksplorasi tersebut yakni dengan melakukan pendakian ke gunung Cartenz dan Eksberg, yang sekarang menjadi tempat beroperasinya pertambangan tembaga berskala besar (Freeport MacMoran).  Akibat lainnya dari eksplorasi ini adalah pembuatan peta Papua secara lengkap.

Perusahaan NNGPM mampu memobilisasi tenaga kerja/buruh dari tempat lain di sekitar Papua maupun dari luar Papua. Pada tahun 1938, NNGPM mampu mempekerjakan tenaga buruh sebanyak 1.460 orang, dimana 760 orang buruhnya adalah orang Asli Papua yang ditempatkan sebagi buruh kasar karena minimnya tenaga buruh terampil/terdidik dari penduduk Papua. Sedangkan tenaga kerja sisanya didatangkan dari Makasar, Bugis, Buton dan Jawa. Namun semua usaha perekomomian terhenti karena perang Pasifik, begitu pulah perkembangan kapitalisme di Papua pun jadi terhambat.

  • Awal Mula Pendidikan di Papua

Kebangkitan rasionalitas (renaisans)[6] yang menguncang kekuasaan Gereja, dan perkembangan ekspansi dagang ke wilayah-wilayah lain diluar Eropa dengan semboyan gold, glory, dan gospel – slogan para pedagang Eropa – turut mendorong terjadinya penyebaran agama ke luar Eropa, termasuk di Papua. Masuknya zendeling (penyebaran agama Kristen Protestan) pada tahun 1855 dan misionaris (penyebaran agama Kristen Katolik) pada tahun 1833[7]. Masuknya para missionaris dan zendelling membawa pengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan bagi penduduk Papua. Sebelum para penginjil dikirim ke Papua, mereka tidak hanya dibekali dengan pengetahuan agama, tetapi juga dengan ketrampilan pertukangan dan kesehatan. Kedua bekal ini yang kemudian mereka ajarkan kepada para penduduk Papua. Para utusan zendeling dan misipun diharuskan mendidik orang Papua untuk dijadikan ujung tombak baru bagi kelanjutan penyebaran ajaran agama. Penyebaran ajaran baru tersebut tidak serta merta diterima oleh penduduk Papua, karena dibeberapa tempat muncul perlawanan terhadap nilai-nilai baru, misalnya melalui Gerakan Koreri.

Pada masa-masa awal penyebaran agama dan perkembangan pendidikan ini, tujuan utama pendidikan adalah agar penduduk Papua dapat membaca-menulis dan menjadi menyebarkan agama. Untuk tujuan tersebut diatas, Pendidikan Sekolah Guru pertama didirikan di Mansinam antara tahun 1917-1918. Sekolah bagi calon guru adalah sekolah formal pertama,  hanya untuk murid-murid pribumi saja. Sebelumnya adalah sekolah-sekolah rakyat – yang menghasilkan tamatan pertama pada tahun 1918. Sekolah calon guru kemudian di pindah di Miei pada tahun 1925, selain itu didirikan pula sekolah pertukangan atau lembaga kerja untuk latihan menjahit, pertukangan dan berkebun. Pelajaran tentang kesehatan juga merupakan hal penting yang diajarkan, karena pada saat itu banyak penyakit yang menimpa penduduk setempat. Bahasa pengantar yang digunakan pada sekolah-sekolah itu adalah bahasa Belanda, Melayu dan bahasa local.

Meski pendirian sekolah-sekolah tidak menyebar merata ke seluruh pedalaman Papua karena lebih banyak berpusat di derah-daerah pesisir di sekitar Teluk Cenderawasih, dan daerah Pantai Selatan, dengan tujuan utama untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan serta memenuhi kebutuhan tenaga kerja terdidik yang murah. Namun proses pendidikan dimasa-masa awal inipun akhirnya terhenti akibat meletusnya perang Pasifik.

Catatan penting yang harus kita pahami bahwa murid-murid tidak hanya berasal dari strata social tertentu, semuanya di ijinkan untuk menjadi murid, dan pendidikan waktu itu sifatnya gratis. Ini sangat berbeda dengan politik etis di Jawa, dimana para murid hanya dari kalangan keluarga birokrat kerajaan (kaum Ningrat).

Perang Pacific

Memasuki  periode akhir tahun 1930-an, di tengah depresi yang belum usai, kenaikan Hitler ke panggung kekuasaan Jerman,  dan kemenangan Musolini di Italia, mewarnai situasi politik di dunia dengan kebangkitan ideologi fasisme, sebagai alternative terhadap kapitalisme. Amerika Serikat dibawah presiden Warren Harding, menerima dengan tangan terbuka dan mempersilahkan para propagandis fasisme dari Eropa untuk berorasi dipanggung terbuka. Sementara Perdana Menteri Churchil dari Inggris justru terus menerus menentang Jerman oleh karena tindakan Jerman yang  memotong jalur perdagangan Inggris ke Eropa Utara. Sedangkan di benua Asia, Jepang sebagai negeri industri baru setelah restorasi Meiji tidak mau kehilangan sumber-sumber bahan mentah di Korea, Manchuria, dan China dan dalam usaha menghindari depresi ekonomi  kemudian beraliansi dengan Jerman dan Italia. Ideologi Fasisme yang mengakar pada diskriminasi rasial yang diprakarsai oleh Jerman dan Italia pada dasarnya adalah usaha dalam rangka memobilisasi tenaga kerja dan modal.

Hasil afiliasi Jepang, Jerman dan Italia kemudian memicu perang pada tanggal 7 Desember 1941 dan dikenal dengan nama Perang Pasifik yang pecah setelah Jepang menyerang Pearl Harbour dan juga berhasil memukul mundur Belanda dari Papua. Konsekwensinya, seluruh aktivitas produksi di konsentrasikan pada usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang. Sentralisasi kekuasaan dilakukan, hanya pemerintah Jepang yang secara langsung memegang kekuasaan, sebagai wujud dari ideologi fasis yang dianutnya. Maka tidak heran jika kebijakan tanam paksa di berlakukan di negeri jajahannya – Romusha (kerja paksa), maupun Jugun Ianfu yaitu mobilisasi perempuan Jawa-Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan sex para tentara Jepang. Seluruh penduduk diwajibkan untuk bekerja di bidang produksi bahan pangan, dan pembangunan proyek-proyek penunjang perang Jepang, seperti lapangan udara, pembuatan jalan, dan sebagainya. Orang yang tidak patuh pada kebijakan yang diterapkan oleh Jepang dibunuh. Semua hasil produksi pangan langsung di kirim ke medan perang, setelah di sentralisasikan di pos-pos militer. Akibatnya, hampir tidak ada pangan yang tersisa bagi sebagian besar penduduk, sehingga kelaparan, kematian, wabah penyakit, kekurangan gizi, menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia saat itu.

Mobilisasi tenaga kerja dari luar untuk ditempatkan di daerah-daerah di Papua juga dilakukan oleh Jepang, terutama tenaga kerja dari daerah jajahan lndonesia, terkait Romusha. Jepang benar-benar memaksimalkan penindasannya dibeberapa tempat.  Di Manokwari misalnya, pada akhir Perang Dunia II, dari 1.700 orang Jawa yang dimobilisasi ke Papua, hanya tinggal 217 orang yang dapat bertahan hidup, itupun dalam keadaan kelaparan. Banyak sekali tenaga buruh yang dimobilisasi untuk mendirikan dan melayani pangkalan-pangkalan militer Jepang di Pasifik. Holandia dengan pelabuhan alamnya yang sangat bagus dipergunakan sebagi pangkalan perang utama Jepang di Papua. Tak hanya itu, di Biak dibangun sebuah lapangan terbang (dengan kerja paksa), juga Merauke dan beberapa kota lainnya.

Organisasi masyarakat terdesak oleh perubahan-perubahan yang terjadi. Di Biak berkembang suatu gerakan milenial (Koreri) yang sudah ada sebelum Perang Pasifik. Gerakan itu berkembang menjadi suatu pergerakan protes terhadap kekejaman Jepang. Gerakan ini ditindas dalam tahun 1943 sesudah banyak orang dipenjarakan dan pemimpin-pemimpinnya dijatuhi hukuman mati (death adjust). Selain gerakan Koreri juga muncul beberapa gerakan lain, misalnya gerakan Simon Tongkat di Jayapura. Secara singkat bisa dikatakan bahwa seluruh Sumber Daya yang ada digunakan untuk kemenangan perang Jepang di Pasifik. Sehingga, restorasi Meiji yang bisa menghantarkan Jepang menjadi negara industri yang bisa sejajar dengan negara-negara Eropa dan Amerika (kepentingan modal), tidak terjadi di Papua. Tetapi kenyataan berkata lain, Jepang harus menyingkir dari Papua karena kalah dari pihak Sekutu. Disamping tidak ada kemajuan ekonomi bagi penduduk Papua, Jepang juga meninggalkan bekas berupa ribuan rakyat yang mati kelaparan, perawan-perawan yang dijadikan pemuas nafsu tentara Jepang, selain bangunan proyek, bandara, pelabuhan, dan sebagainya yang belum selesai tuntas.

Sarana-prasarana yang dibangun terkait keperluan perang sangat berguna bagi perkembangan perekonomian Papua kemudian. Hollandia (sekarang Jayapura) berkembang dengan pesat sebagai Ibukota Papua,  administrasi menjdi lebih luas setelah perang berakhir. Sebanyak 140.000 tentara Amerika dan Australia didatangkan – dengan segala infratrukturnya – pada tahun 1944 untuk melancarkan serangan balasan terhadap Jepang – yang  akhirnya membuat Jepang harus menyingkir[8] dari Papua – menyebabkan Holandia berkembang menjadi suatu kota dengan penduduk 25.000 jiwa.[9] Bersama tentara sekutu itu, tiba pula lebih dari seribu kapal, hampir seribu pesawat terbang, serta berton-ton perbekalan dan perlengkapan. Lapangan udara peninggalan Jepang di Sentani, direnovasi dan dihubungankan dengan jalan raya menuju pelabuhan di Holandia. Tak hanya itu, juga dilakukan pembangunan pipa untuk mengalirkan persediaan minyak tanah, pembangunan jembatan, serta jalan raya sepanjang 150 Mil, pembangunan barak-barak tentara, sejumlah rumah sakit serta gedung-gedung pertunjukan serta toko-toko guna melayani kebutuhan para prajurit tentara Sekutu tersebut.

Dengan demikian jelas bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Jepang maupun Sekutu pada masa Perang Pasifik adalah untuk melayani kepentingan perang. Mereka lebih mementingkan struktur mobilisasi militer dari pada perdagangan. Jepang tidak memberikan kesempatan hidup yang lebih baik bagi tenaga produktif yang baru yang akan berkembang menjadi pegiat dagang. Akibatnya, kemajuan tenaga produktif  di Papua terhambat. Tak hanya itu, benih-benih kapitalisme yang di tabur (dicangkokan) oleh mereka belum tumbuh subur dan  belum mampu melahirkan janin borjuasi, selain tentu banyak jiwa menjadi korban.

Disisi lain, perang turut  memberikan basis bagi perkembangan kapitalisme, dengan sejumlah infrastruktur seperti jalan, lapagan udara, dan pelabuhan. Mobilisasi pekerja yang terpusat, terutama di daerah seperti Biak, Jayapura, Manokwari, Fak Fak, Merauke, justru bertendensi positif karena memberikan basis konsumen bagi ekspor komoditas dan ekspor modal, dan mendorong daerah-daerah tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan.

  • Hancurnya Sendi-sendi Peradaban Lama dan Kapitalisme Internasional Menggilas Lewat Orde Baru

Periode Imperialisme klasik tidak berlangsung lama setelah negara-negara jajahan bangkit melawan dalam gerakan kemerdekaan nasional Kebangkitan ini dipengaruhi oleh munculnya serangkaian revolusi politik dan revolusi sosial di Meksiko, Turki, Cina, Persia dan Russia diantara tahun 1900 sampai 1920. Gerakan kemerdekaan nasional bangkit di Afrika dan Asia yang berhasil menjatuhkan kekuasaan negara-negara imperialis di negeri tersebut. Gerakan perjuangan kemerdekaan dibeberapa negara secara langsung mendapat pengaruh dari Marxisme – yang sejak abad ke-19 telah menjadi “hantu yang berkeliaran” di seluruh dunia dan merupakan ancaman bagi negara-negara imperialis. Negeri-negeri jajahan pun kini telah merdeka, demikian juga dengan Indonesia yang kemerdekaannya di proklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Imperialis Belanda tidak mau begitu saja melepaskan daerah jajahannya atas Papua dan Indonesia. Dalam usahanya untuk mempertahankan tanah jajahannya, Tentara Belanda (NICA) membonceng tentara Sekutu yang dipimpin Inggris, ingin merebut kekuasaan kembali. Pada tanggal 24/08/45, antara pemerintah Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda tercapai persetujuan “Civil Affairs Agreement” yang menyebutkan bahwa panglima tentara pendudukan Inggris di Indonesia (termasuk Papua) akan memegang kekuasaan atas nama Pemerintah Belanda. Penyelenggaraan pemerintah sipil dilakukan oleh NICA di bawah tangung jawab Komandan Inggris, kemudian kekuasaan akan dikembalikan kepada kerajaan Belanda.[10]

Sengketa menyangkut batas-batas wilayah RI dan Belanda masih terus berlanjut, terutama menyangkut wilayah Papua. Upaya Belanda untuk tetap menguasai dan mengamankan modal yang sudah tertanam ini terlihat dengan adanya beberapa perjanjian misalnya perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, Konferensi Meja Bundar (1949), dan puncaknya adalah penyelenggaraan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang merupakan juga hasil intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selama masa sengketa itu, Belanda tetap melakukan kegiatan ekonomi dan pembangunan birokrasi pemerintahannya. Dalam pelaksanaanya, Belanda mengalami kesulitan karena sangat banyak kekurangan tenaga terdidik. Untuk menutup kekurangan tersebut, salah satu cara yang di gunakan adalah dengan mendatangkan para tahanan politik dari Belanda, yaitu mereka yang memberi bantuan kepada Jerman. Belanda pada masa Perang Dunia II diduduki oleh Jerman, dan indo Belanda. Selanjutnya Administrasi pemerintahan sepenuhnya di pegang oleh orang-orang Eropa ini.

Periode 1949-1962 ditandai dengan re-orientasi modal (perdagangan). Sebelum tahun 1949, Papua di intergrasikan dalam ekonomi Hindia Belanda. Ekspor-impor dikirimkan melalui pelabuhan Makassar. Sesudah Perang Dunia II, hubungan dagang dengan Indonesia terputus. Hubungan laut dengan luar negeri langsung di buka, dan pemerintah mulai mengembangkan lagi modal dan usaha yang terhenti akibat perang. Salah satunya dengan melanjutkan operasi perusahaan minyak NNGPM yang mulai melakukan eksploitasi minyak pertama di pedalaman Klamono pada tahun 1946 (75 Km dari Kota Sorong) dengan jumlah pekerja sebanyak 5.129 orang, dimana hampir 95% pekerja berasal dari Eropa, indo Belanda dan dari Indonesia. Waktu itu Sorong hanya merupakan daerah rawa dan rimba tak berarti, namun ekplorasi minyak dan aktivitas pengeboran minyak ini telah merangsang pertumbuhan ekonomi lainnya, sehingga dalam waktu singkat Sorong menjadi pusat perekonomian baru di Papua. Populasi penduduk bertambah, tetapi jumlah penduduk Papua lebih kecil dibandingkan dengan para pendatang dari Jawa, Makasar, Bugis dan daerah Indonesia lainnya. Bertambahnya populasi ini menjadi basis modal industri (tersedianya tenaga buruh) dan membuka peluang pasar.

Kantor pusat NNGPM yang sebelumnya berlokasi di Babo, akhirnya dipindahkan di Sorong. Imbas dari munculnya kota Sorong sebagai pusat ekonomi baru adalah pembangunan rumah sakit modern, kebun-kebun serta perusahaan ternak yang menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan, daging dan telur. Suprastruktur kapitalis untuk menunjang percepatan akumulasi modal seperti pembangunan jaringan telpon, siaran radio, telegram, pembangunan istalasi air dan listrik, perumahan, pelabuhan laut dan udara, pembangunan fasilitas jalan raya dan jembatan. Akibatnya, bisa dikatakan bahwa kapitalisme telah tumbuh subur di Sorong, tetapi catatan penting yang harus kita ingat adalah bahwa para pedagang ataupun pemilik modal bukan dari penduduk Asli Papua. Semenjak tahun 1950-an sebagian besar ekspor terdiri dari minyak mentah dari sumber minyak yang ditemukan dekat Sorong sebelum perang Pasifik. Sumber minyak bumi ini tidak besar, dan penghasilannya cepat merosot, setelah mencapai puncaknya dalam tahun 1954. Semua usaha eksploitasi dihentikan pada tahun 1960. Tenaga kerja dalam industri ini turun dari jumlah 5.129 orang (termasuk 441 orang Eropa) menjadi 191 orang dengan orang Eropa sebanyak 10 orang pada tahun 1953.

Kebanyakan barang-barang ekspor lain adalah hasil-hasil perburuan, pengumpulan (kerang, rotan dan sebagainya) atau hasil usaha-usaha tradisional di desa. Semua ekspor pedesaan berasal dari penduduk didaerah pesisir. Fakfak tercatat sebagai daerah ekspor yang terbesar dengan penghasilan utamanya adalah pala dan bunga pala, disusul oleh Merauke dengan kulit buaya dan kopra, kemudian Raja Ampat dengan hasil alam berupa kopra, damar atau kopal. Tak hanya itu, di Manokwari terdapat sebuah mesin gergaji yang menghasilkan kayu gelondongan, yang merupakan bahan ekspor penting sejak tahun 1959. Singkatnya modal belum menjangkau sampai ke seluruh daerah pedalaman Papua. Nilai ekspor komoditi dari pedesaan tidak mengalami peningkatan signifikan sampai tahun 1961.Bisa dikatakan volume ekspor yang dicapai sama dengan volume ekspor pada pertengahan tahun 1950-an. Kira-kira dua pertiga tenaga buruh penduduk asli (yang berjumlah 18.987 orang dalam tahun 1961) mencari nafkah di lima kota besar dengan komposisi 54.000 orang atau 7% dari seluruh penduduk asli Papua berdiam di Hollandia (Jayapura), Manokwari, Biak, Merauke dan Sorong. Tak hanya itu, sebagian besar kaum pendatang yaitu 15.500 orang Eropa dan 16.600 orang Asia juga mengelompok di kota-kota tersebut.

Lebih dari pada setengah tenaga buruh penduduk asli Papua yaitu sebanyak 10.500 orang bekerja di dalam pemerintah. Kemudian yang lainnya bekerja dalam industri bangunan dimana sebagian besar tenaga kerja tergantung kepada kontrak-kontrak pemerintah. Kebanyakan tenaga buruh Papua tidak mempunyai ketrampilan khusus; dimana 30% penduduk Asli Papua tidak pernah mendapat pendidikan sekolah dan hanya seperenam di antara mereka yang bekerja dalam Dinas Pemerintah tergolong sebagai pegawai-pegawai dan pejabat-pejabat rendahan. Sedikit sekali penduduk asli Papua yang memegang jabatan–jabatan administratif “tingkat menengah”. Tenaga kerja Papua sering berpindah dan jumlahnya tidak tetap (pekerja telah berkeluarga). Dari gambaran di atas lalu kemana penduduk Papua yang lain? Mereka bekerja sebagai apa? Lalu mana penduduk asli yang jadi pedagang  (pemilik modal)? Lalu darimana asalnya janin borjuasi Papua ?

Sejauh ini pendidikan di Papua tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja sector perekonomian modern karena lebih mengutamakan nilai-nilai Belanda dan agama Kristen. Hal tersebut dijelaskan oleh Ross Garrnaut dan Chris Manning  (1979: 25) bahwa jumlah orang yang terdidik ini tidak sebanding dengan kebutuhan tenaga kerja terdidik yang dibutuhkan oleh kapitalisme industri.

 Pada tahun 1960-an, sekolah-sekolah di daerah Pegunungan mulai dibuka. Pada tahun 1961 belum ada perguruan tinggi, namun sekolah-sekolah jurusan dan sekolah tehnik mulai dibuka, dan porsi anggaran Pemerintah Belanda cukup banyak dikeluarkan untuk pengembangan pendidikan yaitu sebanyak 11 % dari keseluruhan.[11] Tetapi usaha-usaha untuk memperluas pendidikan tidak menambah tamatan sekolah-sekolah menegah dan universitas pada waktu penyerahan kedaulatan.

Dengan menjadi buruh tidak tetap di pemerintahan atau menjual kopra, pala, hasil hutan, sebagian besar penduduk daerah pesisir memperoleh uang tunai untuk membeli alat-alat dari besi, tembakau, pakaian dan beberapa kebutuhan yang baru dikenalnya. Uang belum penting bagi kehidupan sebagian besar penduduk, termasuk hampir seluruh penduduk pegunungan, yang kebanyakan masih mempergunakan kapak batu. Lebih dari sepertiga penduduk tidak mengenal cara-cara lain untuk mencari uang. Ini mengakibatkan tidak berkembanganya capital finansial (perbankan). Peredaran uang sangat kecil karena terbatas kepada orang yang menerima upah dan berdomisili di wilayah perkotaan saja. Pada tahun 1961, duapertiga penduduk Asli dinyatakan telah terjangkau oleh administrasi  pemerintah Belanda. 8 % diantara penduduk dinyatakan dibawah pengaruh administrasi pemerintah dan seperempat sama sekali di luar administrasi  pemerintahan. Kondisi yang demikian terus berlanjut sampai dengan Papua masuk ke dalam wilayah administrasi Indonesia dibawah pengawasan PBB dan sampai dengan 1969. Walaupun setelah Suharto naik, investasi Freeport sudah dilakukan, tetapi belum berproduksi.

Secara keseluruhan orientasi pembagunan ekonomi yang dilakukan oleh Belanda mengacu pada 3 hal: program pendidikan, untuk menjawab tersedianya tenaga buruh terdidik, program kesehatan untuk menjamin keberlangsungan hidup para buruh – secara teoritik bahwa kapitalis mendapat untung dari merampas nilai lebih yang di hasilkan oleh buruh – program pengembangan sektor ekstratif (eksploitasi alam). Kekuasaan Belanda pun ahkirnya harus berakhir dan di lanjutkan oleh pemerintah Indonesia dibawah pemerintahan Sukarno.

Sebelumnya mari kita cermati sejenak naiknya para demokrat borjuis ini di Indonesia. Ini penting untuk memahami karakter kepemimpinan mereka dan kebijakan ekonomi politiknya. Bagaimanapun itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi politik di Papua.

Demokrat borjuis yang ada dan lahir di Indonesia berbeda dengan sesama kelas mereka yang lahir di Eropa abad 17. Mereka ini tidak pernah terlibat dalam setiap monentum perubahan, hanya menikmati dari hasil jerih payah perjuangan orang lain. Jangan samakan mereka dengan para borjuasi yang ada di Perancis dan Inggris! Saudara mereka di Eropa ini penuh peluh, membasahi dirinya dengan lumuran darah untuk sampai pada tangga ke kekuasaan. Lihatlah bagaimana ganasnya Revolusi Perancis yang bisa-bisa mengantar leher raja-rja feodal ke Gauletin, begitu juga kejamnya Revolusi industri di Inggris atau perang saudara di Amerika Serikat. Pun, sebelum mereka tumbuh menjadi borjuasi pada abad pertengahan, mereka harus menghadapi aliansi jahat antar raja-raja feodal dengan golongan agamawan. Berapa banyak dari mereka yang mengatasnama Tuhan harus rela lepas nyawa di depan inkuisisi. Sampai akhirnya mereka bisa mendepak mistisisme dengan rasionalitas, membuka jubah kebohongan para pemimpin agama.

Abad Reanaisance lahir, sebagai jalan mereka menuju ke tangga kekuasaan dan revolusi. Borjuasi Indonesia sama sekali tidak pernah mengalaminya. Marilah kita runtut kelahiran mereka secara lebih mendalam, melihat faktor yang menghambat pertumbuhan janin-janin borjuasi ini. Faktor tersebut adalah sistem pemerintahan yang berkembang – baik pada masa merkantilisme Asia Tenggara maupun pada jaman kekuasaan feodal Mataram Islam. Sistem seperti ini sebetulnya tidak hanya khas Indonesia tetapi juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara lainnya – dimana para penguasanya tidak tertarik untuk terjun langsung menjadi pedagang. Mereka puas menerima upeti/pajak dari pedagang-pedagang asing yang datang ke bandar-bandar kerajaan mereka. Ini berbeda dengan yang terjadi di daratan Eropa dimana para penguasa maupun bangsawanya bergiat dalam usaha dagang – mereka selain menguasai aset-aset ekonomi juga memegang kekuasaan politik. Sehingga, benar-benar lengkap apa yang mereka kuasai.

Para raja-raja yang hanya sibuk bercumbu rayu dengan perempuan-perempuan yang selalu berganti-ganti itu kemudian memerintahkan  para penjabat kerajaan (bangsawan) untuk menarik upeti dari rakyat atau dari pedagang asing di bandar-bandar dagang. Sebenarnya, para pejabat kerajaan inilah yang mempunyai potensi untuk menjadi kelas pedagang, watak feodal dalam darah daging mereka sulit tercuci – raden mas/raden lebih penting bagi mereka ketimbang modal. Ketika Indonesia memasuki perdagangan Internasional masa lalu (markantilisme) – dengan Sriwijaya, Singasari, Majapahit dan kerajaan-kerjaan Islam – pedagang-pedagang Indonesia yang rata-rata adalah para bangsawan yang mempunyai modal tetapi minim pengalaman harus berhadapan dengan pedagang-pedagang asing – Cina, India, Arab, Campa, Filipina, dan sebagainya, yang sudah mempunyai pengalaman berdagang cukup kuat didukung dengan teknologi yang lebih maju. Dalam dunia perdagangan, persaingan adalah hal yang wajar, mau tidak mau pedagang pribumi harus tersingkir karena kalah bersaing. Faktor lain yang patut mendapat perhatian bahwa para penguasa/orang-orang kaya di Indonesia enggan mengubah hartanya menjadi modal terpatok seperti bangunan, kapal, barang dagangan, mesin. Kekayaan mereka cenderung dipergunakan untuk membeli pengikut yang banyak sebagai simbol status sosial daripada dikembangan sebagai usaha perdagangan.

Ketika industrialisasi besar-besaran mulai digalakkan oleh imperialis Belanda, kelas proletar memang mulai bermunculan, namun bagaimana dengan borjuasi Indonesia? Kelahiran dan perkembangan mereka Seperti siput yang berjalan. Lambat! Politik etis – dampak ini sebetulnya tidak diinginkan Belanda – memunculkan golongan baru – tapi masih kecil jumlahnya. Sebagian besar anak Priyayi yang bisa menikmati pendidikan masih tetap memilih menjadi pegawai Belanda (pangreh projo). Kemerdekaan datang, tapi bukan untuk borjuasi Indonesia. Kemerdekaan malah menjadi malapetaka bagi mereka, sudah sejak kelahiranya lemah, mereka masih dilumpuhkan oleh fasisme Jepang. Sehingga, untuk bisa menguasai modal warisan imperialis bangsa Asing, borjuasi Indonesia tidak bisa melakukannya.

 Program Benteng dapat kita gunakan untuk melihat karakter sejati dari borjuasi Indonesia. Program Benteng, sebenarnya ditujukan untuk mengamankan dominasi pribumi di dalam sektor impor, yang kelihatan tampak paling responsif terhadap arahan negara melalui kontrol terhadap alokasi lisensi-lisensi impor dan yang akan dapat dengan mudah dipenetrasi oleh borjuis pribumi oleh karena jumlah modal dan sumber daya usaha yang terbatas jika diperbandingkan dengan sumber daya manufaktur. Diharapkan sektor impor ini akan membentuk satu basis akumulasi yang akan menjaga ekspansi modal pribumi ke sektor sektor lainnya. Akan tetapi, banyak dari borjuasi yang mendapat lisensi ini adalah borjuis ‘palsu’ alias individu-individu yang punya katabelece dengan tokoh-tokoh berkuasa di dalam birokrasi atau partai-partai yang mengontrol alokasi lisensi dan kredit. Akibatnya semakin jelas bahwa firma-firma yang berada di bawah kontrol Program Benteng tidak menggunakan lisensi tersebut untuk mengimpor tetapi sekedar menjualnya kembali ke para importir yang sesungguhnya terutama pengusaha Cina, dan kerap gagal membayar kembali hutang kredit BNI. Sehingga apa yang sesungguhnya terkonsolidasi di bawah program Benteng bukanlah borjuasi pedagang pribumi melainkan sekelompok pialang lisensi dan spekulan politik. Akhirnya sejak penetapannya pada April 1950 sampai dengan Agustus 1954, catatan Kantor Pusat Impor menyatakan bahwa 90% dari seluruh importir nasional yang berada di bawah program benteng, adalah importir yang tidak handal, tidak terpercaya, dan tidak punya pengalaman sebagai importir

Borjuasi yang lahir kemudian adalah borjuasi pengemis yang mengiba-iba pada sisitem kapitalis militeristik. Mereka tidak segan-segan meminta kepada militer yang berkuasa untuk mendapatkan ijin usaha. Pada masa Orde Baru, militerlah yang menguasai modal yang kemudian selain dimiliki sendiri juga dibagi – bagikan kepada borjuasi pribumi dan borjuasi asing. Tapi akhirnya modal-modal itu banyak yang jatuh ke borjuasi Internasional. Tidak heran, ketika mereka menguasai modal, mereka juga memegang kekuasaan – militer menguasi aset-aset ekonomi Negara – dan sistem yang dibangun adalah sistem yang mengabdi kepada modal internasional dengan penjagaan penuh dari militer – kapitalis militeristik. Sistem pemerintahan yang berdiri diatas 2 juta darah yang tertumpah (PKI).

Sekarang kita kembali ke Papua, sejak kepergian Belanda dari Papua pada tahun 1962 dan masuknya Indonesia pada Mei 1963 tidak banyak perubahan yang dapat dilakukan. Pemerintah Indonesia hanya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Belanda yaitu mengatur administrasi pemerintahannya di Papua, membangun sekolah-sekolah yang sebagian besar hanya mampu diisi oleh penduduk pendatang yang tinggal di Papua, dan kesehatan yaitu mengambil alih tugas-tugas pengelolaan rumah sakit dan puskesmas peninggalan Belanda. Pada waktu itu semua pegawai pemerintahan diganti orang-orang Indonesia, dan arus migran dari Indonesia pun makin kencang, baik yang didatangkan atas rencana Pemerintah maupun sebagai migran spontan, dimana situasi krisis ekonomi hebat di Indonesia pada tahun-tahun pun mendukung. Selain sebagai pegawai pemerintah, mereka juga berprofesi sebagi pedagang dan petani, dan migrant dimaksud sudah mengenal corak produksi yang lebih maju dari masyarakat pribumi. Karena itu, dalam waktu singkat mereka telah menguasai perekonomian. Bertambahlah populasi penduduk di kota-kota Distrik dan Kabupaten, dan perdagangan pun mulai ramai, toko-toko mulai bermunculan tetapi lebih untuk memenuhi kebutuhan penduduk pendatang.

Sementara itu penduduk Asli Papua sebagian besar masih hidup dan bergelut dengan alam – terutama penduduk yang tinggal di pedalaman. Hal ini bisa kita pahami karena tanah sebagai alat produksi masih sangat luas tersedia, sehingga memungkinkan mereka masing-masing keluarga dapat mengolah dan memilikinya untuk kebutuhan hidupnya. Hanya sebagian kecil penduduk Asli terutama yang berdomisili di daerah pesisir yang menjadi buruh kasar.

Komoditas yang dihasilkan oleh penduduk pribumi tidak sesuai dengan kebutuhan pendatang. Konsumsi panganpun berbeda. Ini juga yang mengakibatkan impor beras dari Indonesia melalui Makassar ke Papua meningkat, sedangkan sagu/ubi yang bukan merupakan makanan pokok kaum  pendatang justru berkurang. Hal ini pada gilirannya mengakibatkan transformasi klas menjadi  janin borjuasi (pedagang) berjalan  sangat lambat karena harus melewati dua tahapan. Kalaupun ada penduduk pribumi yang bekerja, cenderung bekerja sesuka hatinya. Mereka masih hidup bebas. Hal ini disebabkan karena Kapitalisme belum menjadi gantungan hidup mereka. Mereka perlu uang hanya untuk menukar dengan barang yang baru yang mereka inginkan – uang bukan sebagai alat untuk mengakumulasi kekayaan. Hal tersebut berbeda dengan buruh yang hanya mempunyai tenaga untuk di jual (tidak mempunyai alat produksi) sehingga kecenderungan bekerja sesuka hati  ini masih terbawa sampai sekarang misalnya pada orang Asli Papua yang kerja sebagi Pegawai Pemerintahan maupun buruh kasar. Dalam hal mengikuti  sekolah/pendidikan, baik SD ataupun mahasiswa juga tidak jauh berbeda.  Akhirnya sebagian besar penduduk pesisir, maupun pedalaman memilih untuk menyingkir dari kota dan masuk ke pedalaman.

Sementara itu di tingkatan internasional, jaman imperialis klasik telah usai. Sebuah sistem ekonomi dan model imperialisme barupun muncul. Sebuah kerangka baru kapitalisme dunia dibangun. Hasilnya adalah penggantian dari imperialisme dan penjajahan klasik dengan sebuah sistem neo-imperialisme dan neo-kolonialisme. Dalam periode ini negara-negara yang secara formal telah merdeka secara ekonomi dan politik tetap dikuasai oleh kekuatan-kekuatan negara-negara kapitalis yang lebih kuat. Pelopornya adalah PBB dan kesepakatan Bretton Wood yang menciptakan International Monetary Fund  atau IMF, dan Bank Dunia (World Bank) yang kemudian bersama-sama mendirikan kesepakatan Umum tentang sistem Perdagangan dan Penentuan Tarif. Seperti juga mereka mengontrol Dewan Keamanan PBB, di dalam IMF suara ditentukan berdasarkan proporsi sumber keuangan yang disumbangkan sebagai dana. Pada tahun 1990 misalnya, dua puluh tiga negara Imperialis memiliki 62,7% suara dibandingkan 35,2% suara untuk 123 anggota lainnya. Lima direktur tetap dari Dewan Eksekutif  IMF dicalonkan oleh lima Negara penyumbang terbesar antara lain: AS, Inggris, Perancis, Jerman dan Jepang.

Kapiltalis Internasional merasa bahwa pemerintahan Soekarno yang beraliansi dengan Partai Komunis Indonesia, menjadi penghalang bagi masuknya modal di Indonesia, maka tidak ada jalan lain kecuali kekuatan penghalang itu harus di hancurkan. Maka di carilah sekutu sekaligus agen yang akan melaksanakan tugas menghancurkan kekuatan penghalang akumulasi modal di Indonesia yaitu dengan memilih militer sebagai sekutu dan  agennya. Terjadilah pergantian kekuasaan di Indonesia pada tahun 1965 dengan naiknya sang diktaktor Soeharto mewakili kekuatan militer yang menjadi agen dari kapitalis Internasioanl Indonesia setelah menghancurkan kekuatan PKI dan Soekarno yang anti imperialisme. Tumbangnya pemerintahan koalisi konstitusi pimpinan Sukarno merupakan suatu syarat strategis imperialisme untuk memusnahkan kekuatan-kekuatan politik rakyat yang menolak corak masyarakat kapitalis sebagai dasar dalam hubungan social masyarakat. Setelah tumbangnya Sukarno, dipasangkanlah sebuah rantai kapitalisme ke leher masyarakat Papua. Babak baru eksploitasi kapitalisme tersebut dilakukan dengan tindakan  represif dan memanipulatif dalam pelaksanaan PEPERA di Papua dengan menggantikan system penentuan hak politik rakyat Papua melalui mekanisme Internasional – one man one vote – menjadi system musyawarah yang benar-benar tidak demokratis.

Perlahan dibawah pemerintahan rezim Orde Baru (Orba), Indonesia memasuki era keterbukaan terhadap kapitalis Internasional. Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) yang sebelumnya ditolak keras oleh Soekarno dan PKI dengan mudah diundangkan oleh Soeharto pada tahun 1967. Mulailah aliran dana luar negeri diinvestasikan di Papua. Berdirilah Freeport yang mengeruk kekayaan alam Papua, dan berbagai macam perusahaan nasional maupun asing lainnya. Juga lembaga-lembaga Internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang dikendalikan imperialis mulai mengatur ekonomi Indonesia dalam sebuah kerangka ekonomi liberal dengan slogan “pembangunanisme”. Papua memasuki era baru, neo-kolonialisme dengan kepanjangan tangannya dilakukan dibawah rezim otoriter militeristik Orde Baru.

Orde Baru mengambil alih semua perusahaan-perusahaan asing di Papua ke tangan militer dan kapitalis birokrat. – hak erfpacht (Guna Usaha) perusahaan dialihkan ke militer, perkebunan milik negara, militer, dan pihak swasta yang merupakan kroni-kroni Soeharto. Sehingga di bawah Orde Baru, kapitalis birokrat semakin berkembang luas dan menggurita di tengah masyarakat. Bahkan lebih parah dari itu, bukan hanya birokratis tapi juga militeristik karena sampai ke tingkat desa terdapat institusi militer yang begitu kuat.

Sekarang Papua telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem global kapitalisme kontemporer yang telah mencapai bentuk tertingginya yaitu Imperialisme! Perekonomian tergantung kepada sistem pasar yang terintegrasi di tingkat dunia. Perusahaan-perusahaan multi-nasional masuk ke daerah Papua mengeruk bahan baku yang melimpah, walaupun sebenarnya potensi pasar konsumen di Papua rendah. Perekonomian Orde Baru diorientasikan pada ekspor sehingga bergantung pada bidang ekstraktif dan pertanian, dan dipaksa untuk masuk ke dalam pasar global yang dikuasai oleh imperialis-imperialis. Bahkan dua bidang andalan Indonesia yaitu bidang ekstraktif dan pertanian-pun dipaksa untuk bersaing dengan produk-produk negara-negara terjajah dan semi terjajah.

Imperialis dalam mengembangkan kepentingannya di Papua, tidak melakukan pembangunan industri padat modal ataupun padat karya karena minimnya tenaga buruh yang tersedia, sehingga diarahkan ke eksploitasi sumber daya alam untuk bahan mentah bagi industri terutama berbagai sektor ekstraktif lainnya – terutama kayu, rotan, kayu gaharu, dan hasil hutan lainnya, juga hasil-hasil laut. Selain itu dengan adanya program privatisasi yang sekarang berjalan, imperialis-imperialis tidak perlu bersusah payah untuk membangun baru namun cukup dengan menggantikan kepemilikannya. Hal tersebut di mulai dari pembangunan sistem telekomunikasi, pembangunan instalasi listrik, jalur-jalur perhubungan, sampai ke sektor jasa seperti pendidikan. Sehingga pada perkembangan sekarang, terkesan adanya de-industrialisasi yang melanda Indonesia karena minimnya investasi asing dalam bentuk pembangunan industri dan relokasi beberapa perusahaan multi nasional ke negara lain. Namun sebenarnya bentuknya saja yang mengalami perubahan, dari kapitalisme industri menuju kapitalisme finance (uang) sebagai bentuk terakhir dari perkembangan kapitalisme.

Perlahan, terjadi evolusi kapitalisme yang diindikasikan dengan berubahnya pola hubungan ekonomi dimana terjadi perampasan tanah oleh industri dan negara dengan pemberlakuan pajak, tanah mulai dianggap sebagai hak milik pribadi yang bisa dijual, ruang gerak mulai sempit, uang menjadi penting untuk membayar pajak dan bertransaksi. Pengambilaalihan lahan oleh borjuis kota dan negara untuk industri ringan dengan mengharuskan membayar pajak dan membagi tanah ke dalam Adat, kemudian ke dalam keluarga-keluarga, tanah tersebut kemudian banyak yang dijual ke borjuis kota, tapi sayang mereka belum memiliki mental berdagang yang kuat, sehingga uang yang mereka dapat tidak diusahakan supaya bertambah. 

Hal ini menjadi basis bagi proses proletarisasi dan janin borjuasi. Para pemimpin tradisional menjadi dominan pengaruhnya ketika pembagian tanah ke dalam adat-adat. Keluarga para pemimpin tradisional kemudian menjadi perantara antar Masyarakat Adat dengan negara dan borjuasi pendatang. Dalam perkembangannya mereka di siapkan menjadi pejabat – pejabat pemerintahan yang tunduk atas modal internasional. Pejabat-pejabat ini selain lahir dari para keluarga berpengaruh yang mengenyam pendidikan, juga lahir dari para cebolan sekolah pamong praja yang didirikan oleh Belanda. Merekalah yang kemudian menjadi janin borjuasi Papua.    

Evolusi ini dipercepat dengan masuknya pola perkebunan atau pertanian besar yang mengkonsolidasikan lahan pertanian yang dibawa oleh kapitalis-kapitalis ke desa-desa dengan membawa sistem kerja pengupahan dan modernisasi teknologi dan manejemen. Kapitalisme telah menggerogoti fondasi corak produksi lama, seperti yang di katakan Marx “borjuasi tidak dapat hidup tanpa senantiasa merevolusionerkan perkakas-perkakas produksi dan karenanya merevolusionerkan hubungan-hubungan produksi, dan dengan itu semuanya merevolusionerkan segenap hubungan dalam masyarakat”.

Sementara itu, janin borjuasi sulit tumbuh karena bersaing dengan para borjuis pendatang dan kapitalis imperialis monopolis yang kuat (karena berada dalam sistem pasar dunia) sehingga terdapat dua kemungkinan bagi janin borjuasi lokal yakni menjadi kapitalis birokrat atau tetap menjadi borjuasi kecil. Kelas borjuasi lokal, dalam praktek Kapitalisme yang dijaga si pelindung (Orba) sekaligus penarik rente-nya, merupakan kekuatan yang labil dan tidak akan pernah kuat sebelum menjadi komprador atau memakai fasilitas negara– seperti masih dilakukan para borjuis lokal dan nasional pada partai-partai berkuasa hari ini.

Dari sisi lain, pemekaran provinsi dan kabupaten/kota di Papua, kapitalisme bertumbuh lebih subur,  membuat akses yang lebih mudah bagi mereka untuk kepengurusan perijinan ekplorasi kekayaan alam maupun usaha jasa yang tidak berbelit-belit namun deal-deal langung dengan Gubernur, atau Bupati. Struktur militerisme terbangun di setiap jengkal di tanah Papua, kekerasan dan pelanggaran HAM semakin masif tanpa mengadili para pelaku, peluang kerja semakin terbuka luas sehingga pekerja dari luar semakin banyak dan jumlah penduduk dari luar semakin banyak,  peluang kerja orang Papua semakin sulit, dan masih banyak masalah di Papua saat ini. Itulah semua karena  Kolonial Indonesia, kerja sama Imprealisme Asing.


[1] Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa ini, pedagang-pedagang Majapahit, Cina, Gujarat, dan India lebih dulu singgah di Papua. Bangsa Eropa yang pertama singgah di Papua adalah bangsa Portugis yang kemudian disusul oleh Spanyol, Inggris, dan Belanda. Sebelumnya, Portugis menguasai Malaka (tahun 1511) yang pada saat itu telah berkembang menjadi pusat perdagangan Internasional.

[2] VOC baru melirik ke pedalaman ketika kekuasaan Jawa di pedalaman mengalami perang saudara, saling berebut kekuasaan. Situasi Pemberontakan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menawarkan bantuan terhadap raja Jawa. Memalui cara-cara seperti ini VOC mempunyai legitimasi untuk masuk ke pelosok pedalaman. pada perjalananya kemudian raja-raja tersebut menjadi kaki tangan Belanda untuk menghisap rakyat. Dengan adanya struktur birokrasi kerajaan lebih mempermudah Belanda dalam proses penghisapannya.struktur birokrasi ini menjadi mesin untuk mengontrol dan mesin kekerasan/pemaksa sekaligus mesin penjaga modal Belanda.

[3] monopoli membuat kemungkinan bagi para pemegang modal untuk mengerjakan tujuannya yaitu mencari keuntangan yang sebesar-besarnya, mereka menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya disaat-saat yang baik dan mereka mencari keuntungan yang beberapa keuntungan saat-saat yang buruk.

[4] Dalam tahun 1779, Belanda merasa bahwa perairan disekitar Papua tak akan aman bagi kapal-kapal Belanda apabila Tidore tidak sungguh-sungguh berada di bawah kekuasaan Belanda. Karena itu Belanda menangkap putra mahkota Tidore yang bersama sultan Bacan lalu dibuang ke Batavia, dan menyatakan bahwa Tidore sebagai daerah jajahannya di bawah gubernur di Maluku.

[5] Perhatian serius dari orang Eropa untuk menjadikan wilayah Pulau Nieuw Guinea sebagai wilayah kekuasaan sesungguhnya berasal dari Inggris. Pada tahun 1793, orang Inggris di bawah pimpinan john hayes, Kapiten Court dan MacCluer mendirikan satu benteng di Teluk Dore yang merupakan benteng pertama di Pulau Niew Guinea. Benteng tersebut yang diberi nama Coronation, ditinggalkan pada tahun 1795 karena sikap bermusuhan penduduk setempat. Sejak itu Papua menjadi daerah yang secara defakto tidak dikuasai oleh negara-negara Eropa Barat yang pada saat itu mempunyai koloni di Asia, Afrika, Amerika bahkan wilayah Oseania – J. R Mansoben (1995:75).

[6] Seperti dikutip pada tulisan Tim Materi FNMP:  Timbulnya renaisans di Eropa yang menandai kemenangan rasionalitas atas dongeng-dongeng agama. Persengkongkolan jahat antara raja-raja feodal dan para pendeta-pendeta agama di Eropa yang selama berabad-abad dengan menebarkan kata-kata yang penuh dusta atas nama wahyu Tuhan, telah dilucuti dan dibongkar jubah kebohongan mereka oleh rasionalitas.

[7] Ross Garrnaut dan Chris Manning  (1979: 15): Lebih dari 50.000 orang di bagian utara telah dibaptis pada tahun 1935 oleh utusan  zending, dan 7.100 orang di selatan telah dibaptis oleh utusan misi Katolik pada tahun 1833.

[8] berakhirnya pendudukan Jepang di Papua lebih cepat dari pada di nusantara

[9] Ross Garrnaut dan Chris Manning  (1979: 17) –  Penduduk-penduduk tempat mendapat bermacam-macam pekerjaan tidak tetap dan sebagai imbalan diberikan berbagai macam barang. Semua lelaki yang dapat bekerja di daerah Hollandia bekerja sebagai buruh dan sepertiganya mendapatkan giliran bekerja secara bergantian. Penduduk-penduduk dusun didaerah itu menjadi kaya dengan barang-barang yang hampir tak dikenalnya pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian terciptalah kebutuhan-kebutuhan baru di kalangan penduduk itu.

[10] Selama perang Pasifik Pemerintah Belanda berkedudukan sementara di Australia, sambil mempersiapkan kesatuan pejabat pemerintah yang ikut serta dalam angkatan perang sekutu.

[11] Sekolah menegah pertama baru didirikan pada tahun 1961. Sebanyak 95 orang Papua belajar di luar negeri (beasiswa pemerintah Belanda), 3 orang di universitas Belanda, 4 orang di Netherlands Nasional Institute for Tropical Agriculture dan 7 orang di Papuan Medical College di Port Moresby.

Facebook Comments

Comments are closed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
LATEST NEWS