Menyikapi Desakan Regional dan Keengganan Jakarta

Victor F. Yeimo[1]

Di Sidang Dewan HAM PBB ke-31 di Jenewa, kemarin (15/3), Solomon Islands meminta Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Dewan HAM PBB untuk mengirim Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi ke Papua. Solomon Islands juga meminta Indonesia merespon surat permintaan ketua Pacific Islands Forum(PIF), Peter O’neill untuk mengijinkan Misi Pencari Fakta ke Papua, sesuai resolusi PIF tahun lalu di PNG[2]. Sebelumnya, ketua Melanesian Spearhead Group (MSG), yang juga PM Solomon Islands, Manasseh Sogavare, menyatakan MSG siap memfasilitasi solusi damai antara Pemerintah Indonesia dan Serikat Gerakan Pembebasan Papua Barat/United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)[3].

Pemerintahan Jokowi sepertinya menghindar dari desakan regional dalam masalah West Papua. Ia justru bicara korban Palestina yang jauh disana dibanding menangani deretan pelanggaran HAM Papua yang tak teradili. Bagi Jokowi, perjuangan politik bangsa Papua akan dihentikan dengan “politik blusukan” dan segala janji pembangunan di Papua. Jakarta kira diplomasi ekonomi ke regional akan meraup dukungan pada keutuhan NKRI. Melalui berbagai kebijakan ekonomi regional dan internasional, Jokowi gemar menggadai tanah Papua sebagai objek ekonomi imperialis, ketimbang menjawab secuil keberpihakan pada tuntutan pembangunan pasar bagi mama-mama Papua, apalagi menjawab jeritan masyarakat adat korban perusahaan Tambang dan Kelapa Sawit di Papua. Ironis memang!

Bila Jakarta alergi pada desakan PIF dan MSG, dan justru memasifkan kebijakan pembangunan yang pro modal imperialis, maka itu pertanda baik bagi perjuangan bangsa Papua, tetapi juga rakyat Indonesia, untuk memperjelas wujud musuh, dan mempererat basis perlawanan melawan penjajahan dan penjarahan terhadap hak ekonomi politik rakyat. Jakarta tidak akan menghindar, apalagi mencoba kabur, dari gelombang solidaritas dunia yang menghendaki pembebasan bangsa Papua dari tirani penindasan. Adalah wajar dan keharusan bagi rakyat dunia, tanpa batas rasial, bersatu melawan penguasa yang tunduk mengemis pada modal asing, yang membuang muka dari aspirasi politik rakyat.

ULMWP sebagai serikat persatuan gerakan perlawanan bangsa Papua, harus dimaknai sebagai representasi rakyat tertindas yang berlayar melintasi samudera pasifik, menggalang solidaritas manusia untuk memartabatkan bangsa Papua yang tak ternilai harganya di mata penguasa kolonial Indonesia. ULMWP adalah representasi perjuangan revolusi demokratik bangsa Papua menuju revolusi sosialis yang tidak dapat ditemukan dalam Negara Indonesia yang sudah jelas-jelas tunduk di bawa kebijakan ekonomi imperialis. Upaya menggalang solidaritas Negara-negara Melanesia oleh ULMWP adalah usaha proteksi dini bangsa-bangsa Melanesia, tetapi juga Asia dan Pasifik dari para penjahat dunia, kaum minoritas yang membuat kaum kaum mayoritas tergantung menderita.

Oleh Karenanya, tentu tidak salah bila para perwira militer seperti Luhut Panjaitan memberontak penuh gelisa atas perjuangan bangsa Papua. Sudah jelas, bukan rahasia lagi, pemerintahan sipil di Papua dimatikan oleh dominasi militer di segala bidang. Bagi mereka, kejayaan modal asing untuk mempertebal kantong militer lebih penting, sehingga orang ‘gila modal’ seperti Luhut secara lantang mau usir orang Papua tinggalkan tanah leluhurnya[4]. Para pentolan koorporasi militer ini, dengan mengantongi peta sumber ekonomi, menduduki dan menggagas proyek eksploitasi di seluruh Wilayah Papua. Jangankan ULMWP, Gubernur Papua hingga jajaran yang paling terkecil di Papua terancam, dimatikan Jakarta. Sementara demografi Papua yang kian habis[5][5], justru tidak berdaya atas dominasi kapitalis pendatang dan militer.

Pola kolonialisme yang demikian tentu memberi energi bagi rakyat West Papua melalui ULMWP untuk berjuang menentukan nasib bangsa Papua. Struktuk penindasan di West Papua harus diganti dengan struktuk basis yang progresif revolusioner. Inilah yang sedang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sekalipun dalam 7 tahun terakhir, ribuan ditangkap, dan dipenjara, puluhan aktivis dibunuh. Walau begitu, barisan progresif ini tak akan membiarkan sejengkal tanah air ini dikuasai para pemangsa yang gila kekuasaan dan modal. Solidaritas bangsa Papua, termasuk rakyat Indonesia, juga solidaritas Melanesia dan pasifik harus terus digalang. Semua orang punya solidaritas untuk tuntut penguasa yang menutup intervensi solidaritas dunia atas persoalan HAM dan demokrasi di Papua. Namun lebih dari pada itu, mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai jalan satu-satunya menuju revolusi sosialis.

————————————-

[1] Ketua Umum KNPB, Tim Kerja ULMWP

[2] https://m.tempo.co/read/news/2016/03/17/117754373/di-sidang-dewan-ham-solomon-minta-pbb-turun-ke-papua

[3] https://m.tempo.co/read/news/2016/01/26/120739382/pm-kepulauan-solomon-dukung-dialog-indonesia-papua-merdeka

[4] http://nasional.kompas.com/read/2016/02/19/15131401/Luhut.Pergi.Saja.Sana.ke.Melanesia.Jangan.Tinggal.di.Indonesia.

[5] http://sydney.edu.au/arts/peace_conflict/docs/working_papers/West_Papuan_Demographics_in_2010_Census.pdf

Foto Profil dari admin
  • Dekolonisasi menjadi hukum internasional ketika negara menerima Piagam PBB. Pasal 73 mengatakan bangsa yang menduduki harus membantu “mengembangkan pemerintahan sendiri”. Pasal 76 mengatakan PBB harus mempromosikan “pemerintahan sendiri atau kemerdekaan”.

    Sebuah bangsa yang menempati koloni hanya memiliki dua metode untuk mengakhiri kewajiban pasal 73, baik memungkinkan valid menentukan nasib sendiri, atau mentransfer kewajiban untuk pasal 76 dan PBB. Belanda dan PBB pindah kewajiban Papua Barat ke PBB. Namun PBB belum mulai kepolisian dari kewajiban.

    Pasal 85 adalah sistem bergerak kewajiban dari artikel 73 ke pasal 76; Artikel 85 bagian 1 bergerak kewajiban, dan pasal 85 bagian 2 memberitahu Dewan Perwalian untuk memulai kepolisian kewajiban.

    Jika Papua Barat ingin valid penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, harus menggunakan pasal 85 bagian 2 untuk memaksa Dewan Perwalian untuk menegakkan kewajiban.

    • Decolonisation became international law when nations accepted the Charter of the United Nations. Article 73 says the occupying nation must help “develop self-government”. Article 76 says the United Nations must promote “self-government or independence”.

      A nation that occupies a colony only has two methods of ending obligation of article 73, either allow valid self-determination, or transfer obligation to article 76 and the United Nations. The Netherlands and the United Nations moved the West Papua obligation to the United Nations. But the United Nations has not began the policing of the obligations.

      Article 85 is the system of moving obligation from article 73 to article 76; article 85 part 1 moves the obligation, and article 85 part 2 tells the Trusteeship Council to begin policing the obligation.

      If West Papua wants valid self-determination and independence, it should use article 85 part 2 to force the Trusteeship Council to enforce the obligation.

  • Merinding untuk di simak. Luar biasa tulisannya.

  • Kita orang Papua memang “terlalu polos”, sangat polos, sampai-sampai kita harus katakan “kelewatan polos”. Kita generasi mudah masih terlalu polos, sehingga kita minta yang kita mau. Itu kesalahan generasi ini, karena meminta apa yang dia mau. Kalau orang tua dulu tidak pernah melakukan hal itu. Politik Melanesia, dan juga politik Melayu sangat berbeda. Kita menggunakan politik ala Amerika, tetapi ala Amerika pinggiran, di luar pentas politik, di kelas-kelas pelajaran ilmu politik, bukan di Gedung Putih. Dengan istilah lain, kita sedang berusaha menendang dan meninju tembok semen/ besi supaya dia roboh atau bolong.

    Itu di satu sisi.

    Sisi lain, kita selalu berputar di dalam bola-bola NKRI, kita sendiri punya bola, tetapi sering kita tinggalkan bola kita dan mengejar bola NKRI, akibatnya kita harus akui, manusia dengan kapasitas ruang dan waktu dan tenaga dan dana yang terbatas, apakah harus habiskan mengejar bola NKRI ataukah follow-up bolanya sendiri? Kita sebagai generasi muda harusnya sudah lama belajar dari generasi tua kita. Pemuda Timor Leste dengan cepat belajar dari kekurangan generasi tua, makanya meraka sudah lepas. West Papua yang sudah mulai berjuang untuk merdeka 10 tahun lebih duluan terus saja gagal, karena mengulangi kesalahan-kesalahannya dari generasi ke generasi. Salah satu kesalahannya ialah “terlalu jujur” dalam berpolitik, dan salah duanya ialah berusaha mengejar bola NKRI dengan meninggalkan bola sendiri.